• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

Penerbitan Surat perintah penghentian penyidikan (SP3)Gubernur KALTIM Tidak transparan,dapat di batalkan melalui Pra-Peradilan terhadap kejaksaan Agung

Written by Super User. Posted in Informasi

 

Pada tahun 1977 silam Muchtar Lubis membuat pernyataan," ciri-ciri Indonesia adalah munafik (hipokrit) enggan dan segan bertanggungjawab atas perbuatanya, prilaku feodal, percaya tahyul, artistik dan berbakat seni dan lemah watak atau karakternya (Balikpapan Post, Kamis, 30 Mei 2013).  Dalam konteks kasus  SP3 AFI atas penjualan saham 5% milik Pemkab Kutai Timur sudah lama diperdebatkan dan saling tuding-menuding siapa bersalah bahkan berupaya membuat persepsi yang sudah terpidana saja yang bertanggungjawab. Karena enggan bertanggungjawab salah satu upaya adalah menghadirkan ahli hukum yang sudah barang tentu dibayar sehingga menurut saya obyektifitasnya akan sangat jauh berbeda dengan pendapat hukum orang yang independent. Hal ini dapat tergambar dimana rame-rame  para ahli hukum yang didatangkan ke Kaltim menyatakan tidak terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Awang Faroek Ishak selaku Bupati Pemkab Kutai Timur pada saat itu.

Cara yang dipergunakan agar tampak formil dan terbuka untuk umum, menyatakan tidak terjadi perbuatan melawan hukum dikemas dalam bentuk dialog publik di Bell Hotel Borneo Samarinda tanggal 6 Desemebr 2012 (Tribun Kaltim, 7 Desember 2012, hal.8), dimana peserta yang hadir ada dari Unmul, Untang Samarinda, Panasihat Hukum Kapolri DR. Chairul Huda, SH., Mantan Jampidsus Kejagung termasuk hadir juga disana Prof. Dr. Eddy O.S. Hiarriej SH., dimana pada intinya memberi kesimpulan tidak terjadi perbuatan melawan hukum (tindak pidana korupsi). Benarkah demikian menurut hukum…???. Namun dialog ini sangat memprihatinkan (sepertinya ada dugaan skenario sedemikian rupa) karena  tidak diberikan kesempatan kepada peserta yang mayoritas mahasiswa yang hadir untuk berdialog yang menimbulkan kemarahan pada saat itu  dan salah satu mahasiswi semester II mengatakan demikian kurang lebihnya, "kayaknya para narasumber ini yang rata-rata doktor ini adalah orang-orangnya Awang Farok". Demikian juga Daeng Naja juga terheran-heran melihat model dialog publik seperti ini, begitu para doktor dan profesor memberikan pendapat langsung ditutup, tidak ada tanya jawab . Beberapa bulan kemudian terbit lagi pendapat hukum dari Prof. DR. Eddy dalam bentuk berita advetorial dan akhirnya terbit SP3 sehingga wajar kalo ada masyarakat yang bertanya seperti apa lahirnya SP3,  yang menurut Jaksa Agung tidak cukup bukti. Tetapi apa sesederhana ini Jaksa Agung mengeluarkan SP3 mengingat kasus Irianto Lambire juga dikeluarkan SP3

 

. Dalam hukum acara pidana menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada bukti permulaan yang sangat kuat sebagaimana sering dikatakan ketua KPK Abhram Samad, minimal  ada dua alat bukti yang sah, tidak perduli siapapun harus disikat. Pertanyaan yang timbul dalam benak  masyarakat secara khusus masyarakat Kaltim, apakah Kejaksaan Agung tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, sehingga sepertinya asal-asalan atau seenak perutnya menetapkan seseorang menjadi tersangka dan kenapa SP3 tidak dari dulu, kenapa sudah menjelang pemilu, menjelang hari-hari kepepet, ada apa gerangan….???, biarlah masyarakat turut serta menilai. Menurut saya Jaksa Agung sangat mumpuni untuk menentukan sesorang menjadi tersangka atau tidak tersangka.

 

                 Atas carut marutnya sistem penegakan hukum seperti ini menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA dan Laurence M. Friedman menyebutkan merupakan cerminan budaya penegakan hukum yang belum berjalan baik. Budaya politik hukum dari para penegak hukum di Negara ini masih zero political will. Wataknya merupakan watak kapitalisme dalam penegakan hukum. Semboyan kapitalisme,"the rich get richer and the poor get prison". Orang kaya dan berkuasa semakin kaya dengan mengatur segalanya dengan uang dan simiskin masuk penjara karena tidak punya uang dan tidak ada kemampuan negoisasi.      

 

                Selanjutnya memperhatikan pemberitaan media harian Kaltim Post secara berturut-turut selama lima hari pada bulan Januari 2013 juga membeberkan kronologis peristiwa hukum tersebut yang secara umum juga tersirat agar publik melakukan penilaian terhadap kasus penjualan saham 5% milik Pemkab Kutim tersebut, selama lima hari berturut-turut tidak ada bantahan dari AFI, dengan demikian saya akan mempergunakan kronologis peristiwa hukum sebagai dasar untuk memberikan  pendapat hukum. Sesuai dengan asas hukum, jika ada pernyataan hukum ditujukan kepada kita dan tidak membantahnya maka sama artinya mengakui atau menundukan diri atas pernyataan tersebut .

 

                 Setelah terbit 5 hari berturut turut tentang kronologis penjualan saham milik Pemkab Kutim kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 pada hal.1 dan hal11, Prof Eddy memberikan  pendapat hukum yang pada intinya menyimpulkan tidak terjadi perbuatan melawan hukum,  tetapi Prof Eddy dalam membuat pendapat hukumnya, tidak mempergunakan kronologis peristiwa hukum yang dimuat kaltim post selama lima hari berturut-turut.

 

                Sebelum saya memberikan pandangan hukum saya,  terlebih dahulu saya mengutip pernyataan  Henry Prat Faie Child, "Pemimpin adalah seorang yang memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol usaha orang lain melalui prastise, kekuasaan, dan posisi". Bahwa menurut pendapat hukum saya, pendapat hukum Prof Eddy tersebut belum mengulas data secara utuh (integreted), salah satu yang tidak utuh yakni, AFI mengundurkan diri tahun 2003 untuk ikut Pilkada Gubernur Kaltim, yang utuh seharusnya; AFI mengundurkan diri tahun 2003 untuk ikut Pilkada Gubernur Kaltim tetapi masih ikut rapat RUPS tanggal 22 Agustus 2008  dalam kedudukanya sebagai Pemegang Saham KTI.  Dan juga tidak benar pernyataan AFI," pemegang saham tidak boleh memimpin rapat sebagaimana dimuat dalam salah satu media harian di Kaltim, sangat boleh jika harus dikehendaki pemegang saham berdasarkan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ".

 

                Menanggapi pendapat dari Prof Eddy yang menyatakan secara hukum sifat melawan hukum formal tidak terpenuhi tidak tepat. Perlu diketahui saat ini modus yang sering dipergunakan oknum pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, "membuat suatu perbuatan melawan hukum seolah-oleh tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dibungkus dengan payung hukum untuk membenarkan perbuatanya". Dalam kontek ini maka dapat dikwalifikasi dalam , "sifat melawan hukum materil, yang berarti melanggar rasa keadilan dan asas-asas kepatutan dalam masyarakat termasuk melakukan perbuatan tercela".

 

                Dalam kontek kasus penjualan saham milik pemkab Kutai Timur dimana AFI menjadi tersangka telah memenuhi perbuatan melawan hukum secara formil karena telah melanggar rasa keadilan dan asas-asas kepatutan dalam masyarakat maupun asas penyelengaraan pemerintah yang baik sebagaimana diuraikan sebagai berikut; 

 

1.       Pendapat hukum Prof Eddy menyatakan 5% saham milik Pemkab Kutim dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim tanpa menjelaskan secara konkrit,"bentuk apa yang dilakukan AFI mensejahtrakan rakyat Kutim atas dana maupun deviden milik pemkab Kutim. Karena faktanya penganguran di Kalimantan Timur meningkat termasuk di Kutim, deviden maupun saham pemkab milik Kutim tidak dipergunakan untuk memberantas pengangguran dan kemiskinan.  Bahwa seharusnya AFI tidak sebatas memenuhi formalnya saja dengan mengatakan sudah terpenuhi surat-menyuratnya, tetapi tidak pernah memikirkan mau dibawa kemana saham 5% milik pemkab Kutim, seharusnya sebagai pemimpin harus mempengaruhi tingkah laku sosial dalam hal ini, DPRD Kutim, Dirut Prusda PT. Kutai Timur Energi yakni; terpidana Anung Nugroho. Seharusnya AFI memperingatkanya hingga saham milik pemkab Kutim ada pada posisi kedudukan yang baik dan benar berdasarkan hukum, jadi tidak cukup argumentasi saya sudah ingatkan;

 

2.       Meskipun AFI tidak lagi menjadi Bupati Kutim tetapi masih berperan aktif dalam mengurusi saham 5% milik pemkab Kutim dimana terbukti pada tanggal 22 Agustus 2008 masih ikut dalam RUPS di hotel Grand Mulia Jakarta dengan kedudukanya sebagai,"pemegang saham", (Kaltim Post, Rabu, 2 Januari 2013) dimana fakta hukum ini tidak dipergunakan Prof Eddy dalam memberikan pendapat hukumnya.

 

3.        Kedudukan hukum AFI sebagai pemegang saham pemkab Kutim tentulah sangat kuat, tetapi tidak dipergunakan dan bertentangan dengan asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik.

 

4.       Bahwa perlu di ingat, kalaupun sekarang dana Pemkab Kutim ada dan bahkan bertambah devidenya maupun assetnya, baru diungkap ke publik setelah ketahuan terjadi perbuatan tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan para tersangka ataupun terpidana ini berhenti bukan karena kesadaran diri sendiri tetapi diberhentikan orang lain yakni penyidik. Sehing para terdakwa dan terpidana ini sudah baik dan benar menurut hukum sebagaimana tercermin dalam putusan terpidana Anung Nugroho dan hal ini juga menjadi landasan kuat terhadap tersangka lainya dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur.

 

                Dalam hukum administrasi negara, pejabat negara yang dapat dikwalifisir melanggar hukum bisa terjadi karena dua hal yakni; 1) melampaui kewenanganya dan 2) tidak melaksanakan kewenanganya. DR. Chairul Huda juga sepakat dengan hal di atas karna pernah disampaikan sebagai saksi ahli atas dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Kukar di pengadilan Negeri Tenggarong yang mengatakan, "jika tidak melaksanakan undang-undang maka sesorang justru melanggar hukum".  Dalam kontek penjualan saham Pemerintah Kutim sebesar 5%  Awang Farok tidak melaksanakan kewenanganya untuk melakukan pengawasan karena meskipun tidak lagi menjabat sebagai Bupati Kutim tetapi Awang Farok masih menjabat sebagai komisaris dan masih terlibat dalam rapat-rapat rencana penjualan saham Pemerintah Kutim. Dalam ilmu hukum pidana Awang Farok juga dapat dikwalifkasi melakukan pembiaran atau lalai (culva) atas pengawasan penjualan saham pemerintah kabupaten Kutim sebesar 5% yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah.

 

                Bahwa di media massa pernah saya baca pendapat penasihat hukumnya mengatakan bahwa dalam putusan pidana Direktur Utama PT. KTE baik pada tingkap pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung tidak menyinggung nama Awang Farok sehingga seolah-olah jika tidak disebut dalam putusan pidana tersebut maka otomatis sudah tidak ada lagi keterlibatan Awang Farok. Menurut pendapat saya siapa saja ada peluang besar menjadi tersangka hingga terpidana walapun nama seseorang tidak disebut dalam suatu putusan perkara pidana. Bahkan ada secara sengaja dipisahkan dalam praktek pidana agar leluasa untuk menghimpun bukti-bukti untuk menuntut orang yang disangka kuat melakukan tindak pidana.

 

                Berdasarkan urain dan kronoligis serta analisa hukum di atas, maka tidak ada alasan hukum bagi Kejaksaan Agung untuk mengatakan tidak memiliki cukup bukti dan selanjutnya mengeluarkan SP3. Karena perkara ini memiliki bukti kuat sebagaimana juga disampaikan KPK masih banyak peluang untuk membuktikan Gubernur Kaltim telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan pemerintah daerah. Atas SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung maka dapat dilakukan upaya hukum dengan melakukan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Agung sehingga SP3 tersebut dicabut melalui putusan pengadilan dan sekaligus membuka tabir Kejaksaan Agung bukti tidak cukup model apa yang menjadi argumentasi hukumnya.

 

 

 

 

 

MENAWARKAN JASA LEGAL ADVICE KEPADA PERUSAHAAN

KANTOR HUKUM PIATUR PANGARIBUAN DAN REKAN

Rp.5 JUTA/BULAN DILUAR BIAYA BERPERKARA DI PENGADILAN

KANTOR JL. PUPUK UTARA II, BLOK G-22, TELP. (0542) 821 3757, HP. 081346443110

email: pangaribuan_csltn-hrd@yahoo.com, pengalaman klick di Profile

 

JENIS-JENIS LEGAL ADVICE:

1. KETENAGAKERJAAN

2. PERKARA PERDATA

3. PERKARA PIDANA

4. PERKARA TATA USAHA NEGARA

5. PERKARA PENGADILAN NIAGA (KEPAILITAN)

6. PERKARA PERCERAIAN

7. PENGURUSAN PERIZINAN

8. PENGURUSAN IMTN/SERTIFIKAT

9. LAIN-LAIN: MELAYANI JASA MENDAMPINGI TAMU DARI LUAR KALTIM (MENYAMBUT IBU KOTA NEGARA)

 

 


 

Bagi yang berminat untuk memesan buku ini

silahkan hubungi 0813-4644-3110