• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Print

SATPOL PP Balikpapan menutup Jendela Dunia “Membongkar Perpustakaan berarti merusak peradaban”

Written by Super User. Posted in Informasi

 Prof. DR. Satjipto Rahadjo, SH., mengatakan, dalam cara berhukum (praktek hukum) terakhir adalah menerapkan undang-undang. Cara berhukum yang demikian ini semata-mata berdasarkan undang-undang (alles binnen de kader van de wet) atau mengeja undang-undang. Disini orang tidak berfikir jauh kecuali membaca teks dan logika penarapanya. Cara berhukum seperti ini adalah ibarat menarik garis lurus antara dua titik. Titik yang satu adalah pasal undang-undang dan titik lain adalah fakta yang terjadi, segalanya berjalan linier, sehingga cara berhukum sudah seperti mesin otomatis. Paul Scolten menyebutnya sebagai "hanteren van logische figuren," sedangkan O.W. Holmes mengatakanya sebagai,"a book of mathematics."

                 Cara berhukum (praktek hukum) memang dimulai dari teks, tetapi tidak berhenti sampai disitu melainkan mengolahnya lebih lanjut, yang disebut aksi dan usaha manusia itu. Dengan demikian, maka cara berhukum secara progresif itu lebih menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian.

                  Peristiwa diatas mungkin tidak begitu menyita perhatian orang karena Satpol PP sudah sering melakukan pembongkaran tanpa ada perlawanan, namun begitu saya membaca koran Balikpapan Post (Kamis 10 Januari 2013, hal.13) dan dimuat pada halaman depan maka dunia pendidikan berduka, paling tidak reaksi yang langsung saya rasakan selaku pengajar. Beberapa dosen pada Universitas Balikpapan meminta saya untuk memberikan komentar atas pembongkaran tersebut namun saya memilih meresponya melalui kajian teoritis sehingga pandangan saya yang mengutuk pembongkaran perpustakaan dilandasi dalil-dalil teori yang kuat.

                    Harian nasional Kompas menulis, bahkan yang sudah bekerjapun keahlianya masih perlu ditingkatkan yakni, sebanyak 53,9 juta pekerja (Kompas, Jum'at 7 Desember 2012). Peneltian PBB pun mengatakan, sekalipun Afganistan dalam situasi perang, namun masih lebih cerdas orang Afganistan dibanding orang Indonesia, termasuk di dalamnya saya dan orang-orang  yang membongkar perpustakaan.

                 Dalam praktek hukum progresif saat ini, tidak melihat hukum dengan kacamata kuda, dilihat hukumya pelaksanaan kerja Satpol PP di lapangan, dimana pembongkaran harus diperingati dulu sebanyak tiga kali, kemudian dilihat fakta tidak ada izin IMB-nya, langsung bongkar, inilah yang dikatakan Prof. DR. Satjipto Rahadjo, SH bahwa hukum itu hanya pintu masuk menegakan dan menemukan keadilan, untuk menegakan hukum itu perlu "energi". Karena perpustakaaan di Balikpapan sangat terbatas dan orang yang putus sekolah juga banyak termasuk anak, "PUNK" yang digunduli Satpol PP juga putus sekolah siapa yang terpangil hatinya untuk mengurus orang-orang yang kurang beruntung begini ini….??? Kita-kita inilah yang harus berkeringat,  perpustakaan ini lebih banyak man'faatnya dari pada pembawa permasalahan. Arahkan untuk mengurus IMB toh dalam prakteknya banyak pembangunan di Balikpapan ini dalam proses pengurusan IMB-pun, sudah bisa membangun bahkan tidak ada IMB pun kadang-kadang bisa juga membangun. Apalagi perpustakaan yang dipergunakan untuk orang-orang yang tidak beruntung, orang tua yang tidak punya uang untuk menyekolahkan anaknya, biar tidak buta huruf.

                  Bahwa dalam menegakan hukum untuk menemukan keadilan juga dibutuhkan pemikiran dan keberanian. Makna pemikiran disini adalah mengali secara multi aspek dari setiap persoalan apa kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks pembongkaran  perpustakaan, apakah lebih untung atau lebih rugi. Tentu secara kasat mata  bagi kita pengajar tau persis kalo Balikpapan kekurangan tempat perpustakaan. Kalo bagi orang kaya tidak masalah, bisa beli di toko buku, tapi kalo keluarga yang tidak mampu, untuk makan aja mikir tujuh keliling, maka perpustakaan yang murah dan gratis inilah tempat orang-orang miskin belajar agar tidak tertinggal dari anak-anak orang kaya, agar kesenjangan tidak semakin melebar sebagaimana yang saat ini juga dirasakan di Indonesia.

                 Bahwa dalam menegekan hukum untuk menemukan keadilan diperlukan keberanian, maka menurut saya sudah spatutnya bapak Walikota Balikpapan memperhatikan kejadian ini agar tidak terjadi lagi penegakan hukum dengan metode kacamata kuda, bahkan tren sekarang kajian para teori Profesor-pun sudah tidak dipandang lagi seolah-oleh lebih paham dari para Profesor itu sendiri, dalam praktek penegakan hukum, potret buram ini tercermin dari pembongkaran perpustakaan yang dilakukan Satpol PP Balikpapan sangat bertentangan dengan teori hukum progressif. Kami menghimbau kepada masyarakat Kaltim, Balikpapan secara khusus, dengan tangan terbuka kami siap melakukan advokasi jika kami diperlukan dari team pos bantuan hukum Universitas Balikpapan.

 

MENAWARKAN JASA LEGAL ADVICE KEPADA PERUSAHAAN

KANTOR HUKUM PIATUR PANGARIBUAN DAN REKAN

Rp.5 JUTA/BULAN DILUAR BIAYA BERPERKARA DI PENGADILAN

KANTOR JL. PUPUK UTARA II, BLOK G-22, TELP. (0542) 821 3757, HP. 081346443110

email: pangaribuan_csltn-hrd@yahoo.com, pengalaman klick di Profile

 

JENIS-JENIS LEGAL ADVICE:

1. KETENAGAKERJAAN

2. PERKARA PERDATA

3. PERKARA PIDANA

4. PERKARA TATA USAHA NEGARA

5. PERKARA PENGADILAN NIAGA (KEPAILITAN)

6. PERKARA PERCERAIAN

7. PENGURUSAN PERIZINAN

8. PENGURUSAN IMTN/SERTIFIKAT

9. LAIN-LAIN: MELAYANI JASA MENDAMPINGI TAMU DARI LUAR KALTIM (MENYAMBUT IBU KOTA NEGARA)

 

 


 

Bagi yang berminat untuk memesan buku ini

silahkan hubungi 0813-4644-3110