• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Beranda

Print

Written by Super User.

Kualitas pelayanan kelembagaan pulik harus memenuhi tiga faktor utama, yakni; pertama; adanya lembaga yang efektif dalam memberikan layanan sesuai dengan kehendak stakeholders; kedua , efesien dalam pengunaan sumber daya, secara khusus uang rakyat; ketiga adanya pertanggungjawaban hukum yang baik terhadap masyarakat.

            Ketiga faktor diatas dapat  tergambar pada karakter bangsa yang tercermin dari kualitas hukum dan kredibilitas pemimpinya. Ungkapan konkrit diatas dapat dijadikan rujukan pada kepemimpinan Joko Wi dan Ahok. Tanpa menambah aturan dan hanya memaksimalkan aturan yang ada dapat memangkas anggaran yang boros pada SKPD PU Jakarta sebesar 25%.  Memperbanyak hukum semakin mempertegas anggapan, “semakin korup sebuah republik semakin banyak hukum"(corruptissima republica plurimae leges).

            Dalam kontek persoalan penangan tanah di Balikpapan persis dengan anggapan di atas. Di Balikpapan penanganan tanah untuk memperoleh legalitas atas tanah para perangkat negara yang terkait mulai dari rukun tetangga, para saksi batas, kelurahan dan kecamatan untuk memperoleh legalitas tanah berupa segel atau sekarang disebut IMT sebagai dasar pengurusan pada kantor  Badan Pertanahan bila ingin meningkatkan legalitas tanah menjadi sertifikat begitu banyak aturan yang harus dirujuk dan tidak jelas standar baku yang mengaturnya.

Print

Written by Super User.

Menurut Theodhorus M. Tuanakotta, yang merupakan salah satu team penyusun Peraturan BPK No.1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara secara tegas mengatakan belum ada standar baku prosedur dalam melakukan audit investigatif untuk menghitung kerugian keuangan negara dan benar dalam kenyataanya. Istilah audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu dipergunakan pemeriksa (auditor) jika ada dugaan tindak pidana korupsi terhadap kerugian keuangan negara yang bersumber dari APBN atau APBD.

Print

Written by Super User.

BALIKPAPAN, Poskota Kaltim
Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy  mengatakan, Universitas Balikpapan (Uniba) diharapkan dapat menciptakan lulusan yang mampu berkontribusi bagi pembangunan di daerah, baik pembangunan infrastruktur hingga ekonomi masyarakat.

MENAWARKAN JASA LEGAL ADVICE KEPADA PERUSAHAAN

KANTOR HUKUM PIATUR PANGARIBUAN DAN REKAN

Rp.5 JUTA/BULAN DILUAR BIAYA BERPERKARA DI PENGADILAN

KANTOR JL. PUPUK UTARA II, BLOK G-22, TELP. (0542) 821 3757, HP. 081346443110

email: pangaribuan_csltn-hrd@yahoo.com, pengalaman klick di Profile

 

JENIS-JENIS LEGAL ADVICE:

1. KETENAGAKERJAAN

2. PERKARA PERDATA

3. PERKARA PIDANA

4. PERKARA TATA USAHA NEGARA

5. PERKARA PENGADILAN NIAGA (KEPAILITAN)

6. PERKARA PERCERAIAN

7. PENGURUSAN PERIZINAN

8. PENGURUSAN IMTN/SERTIFIKAT

9. LAIN-LAIN: MELAYANI JASA MENDAMPINGI TAMU DARI LUAR KALTIM (MENYAMBUT IBU KOTA NEGARA)

 

 


 

Bagi yang berminat untuk memesan buku ini

silahkan hubungi 0813-4644-3110

 

 

 

Bagi yang berminat untuk memesan buku ini

silahkan hubungi 0813-4644-3110

 

Kata sambutan

    Dr.Piatur Pangaribuan A.Md.SH.,MH. CLA.

Praktek penegakan hukum yang sederhana, murah dan cepat masih jauh dari harapan, namun kita tidak boleh putus asa dan akan tetap berjuang sekalipun langit runtuh.

Pengunjung

2443828
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
165
376
2442684
222
2395
2443828

Your IP: 3.235.108.188

Berita

Kompetisi Moot Cour...


Read More...

APBD Kabupaten, Kota...

Menurut Simmons, bahwa anggaran negara memiliki tiga fungsi yakni; 1) fungsi hukum tata negara atau yang disebut (staatsrechtelijke functie), dipergunakan sebagai alat otorisasi   dan alat memilih (keuzefunctie) sejumlah alternatif (kepentingan dan anggaran); 2) fungsi teknis pengurusan/mikro-ekonomis yang disebut dengan de beheerstechnische functie ; digunakan sebagai dasar kepengurusan secara tertib dan...


Read More...

BEDAH BUKU AUDIT INV...

Pascasarjana Universitas Balikpapanmenyelenggarakan acara bedah buku : Audit Investigatif, Badan Periksaan Keuangan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah, merupakan disertasi Direktur Pascasarjana Uniba, Dr. Piatur Pangaribuan, A. Md, SH.,MH untuk meraih gelar doctor di Untag Surabaya. Dr. H. Suhartono, Rektor Uniba dalam sambutannya mengatakan bahwa disertasi itu mendapatkan predikat cumlaude untuk...


Read More...

Dapatkan Buku Audit Investigatif BPK

Buku tersedia di Pascasarjana Universitas Balikpapan dan di toko buku